Dalam rangka keberlanjutan rangkaian Setneg Economic Competency Acceleration Program (SECAP) Tahun 2026, Pusat Pengembangan Kompetensi ASN (PPKASN) kembali menyelenggarakan Setneg Economic Forum (SEF) Seri III pada Kamis 3 September 2026. Forum ini mengangkat isu strategis ketahanan ekonomi nasional di tengah volatilitas global melalui dua sudut pandang komplementer, yakni riset kebijakan pembangunan dan pengelolaan fiskal negara.
Dimensi Resiliensi dan Jalur Transmisi Guncangan Global
Sesi pertama menghadirkan Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sekaligus Guru Besar FEM IPB University, Nunung Nuryartono, dengan topik materi “Resiliensi Ekonomi Nasional: Analisis Kebijakan Makro dalam Menghadapi Volatilitas Global”. Nunung membedah tiga dimensi utama resiliensi ekonomi, yaitu kapasitas menyerap guncangan (absorptive capacity), kapasitas beradaptasi (adaptive capacity), dan kapasitas bertransformasi secara struktural (transformative capacity).
Dalam ulasannya, perekonomian nasional tercatat telah melewati lima guncangan besar sepanjang periode 1997 hingga 2026—mulai dari Krisis Moneter Asia, Krisis Keuangan Global, Pandemi COVID-19, Perang Rusia–Ukraina, hingga eskalasi geopolitik kawasan Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz pada 2026. Guncangan tersebut masuk ke pasar domestik melalui tiga transmisi utama, yakni trade channel, financial channel, dan confidence channel, yang berdampak langsung terhadap indikator PDB.
Nunung turut menekankan pentingnya menjaga daya beli sebagai agenda pertumbuhan inti mengingat konsumsi rumah tangga masih menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi 2,67 poin persentase. Mengingat dampak tekanan inflasi bersifat asimetris antarkelompok masyarakat, intervensi kebijakan diarahkan agar tidak bersifat pukul rata, didukung komparasi ketahanan ekonomi regional bersama Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam.
Bauran Fiskal-Moneter Menuju Visi Pertumbuhan Berkelanjutan
Sesi kedua dilanjutkan oleh Kepala Subdirektorat Analisis Risiko Pembiayaan DJPPR Kementerian Keuangan, I Gede Yuddy Hendranata, yang membawakan materi “Bauran Kebijakan Fiskal dan Moneter untuk Stabilitas Makro”. Yuddy menegaskan bahwa sasaran Indonesia Emas 2045 memerlukan akselerasi laju pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6–8% per tahun.
Melalui paradigma SUMITRONOMICS, APBN diposisikan sebagai instrumen sekaligus katalisator investasi swasta yang menyelaraskan mesin fiskal, sektor finansial, dan stabilitas makro. Kolaborasi kebijakan fiskal dan moneter diwujudkan lewat koordinasi kelembagaan berkala, seperti forum KSSK, TPIP–TPID, harmonisasi lelang SBN dengan operasi moneter Bank Indonesia, hingga rekam jejak implementasi burden sharing saat masa pandemi.
Sesi pemaparan ditutup dengan proyeksi strategi ekonomi dan fiskal menuju 2027 bertajuk “Ekonomi Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat” yang memadukan bauran kebijakan lintas otoritas secara terpadu.
Rangkaian forum diakhiri dengan diskusi interaktif antara peserta dan para narasumber. Melalui pembahasan dua arah ini, aparatur di lingkungan Kemensetneg diharapkan memperoleh pemahaman komprehensif terkait pemetaan kerentanan makroekonomi serta langkah antisipasi fiskal-moneter pemerintah dalam mengawal stabilitas ekonomi nasional.